Tiba 14 September, Kerumunan di Jakarta Tak Boleh Lebih dari 5 Orang

Jakarta

Pembatasan baik berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akan diberlakukan lagi pada 14 September 2020 dengan sebesar persyaratan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti perihal kerumunan dengan disebutnya tidak boleh lebih daripada 5 orang.

“Terkait dengan kegiatan di luar tersedia ketentuan yang tadi belum kami sebutkan bahwa ada pembatasan gerombolan tidak boleh lebih dari 5 orang, ” ujar Anies di konferensi pers secara virtual dibanding Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Anies mengatakan ada 3 Peraturan Gubernur (Pergub) yang melandasi kebijakannya yaitu Pergub Nomor 33 Tahun 2020 terkait PSBB, Pergub Nomor 79 Tahun 2020, dan Pergub Nomor 88 Tahun 2020. Anies menegaskan PSBB yang lebih ketat daripada PSBB transisi ini berlaku mulai besok.

“Sudah lebih dari 1. 300 karakter di Jakarta yang wafat karena COVID, kita tidak ingin lebih banyak lagi, kita ingin melindungi keselamatan, kita ingin semua bisa melewati masa pandemi ini tentu berkumpul bersama keluarga, tetap bekerja di kantor dengan kolega, serta kita ingin agar kita bahkan solid sebagai masyarakat. Mari sama-sama disiplin diri kita tingkatkan, ” ucap Anies.

Sebelumnya Anies mengatakan nantinya perkantoran negeri akan dibatasi kapasitasnya sebanyak 25 persen. Hal itu juga sah bagi perkantoran swasta.

“Adapun terkait dengan kantor tadbir, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di zona dengan risiko luhur maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25 persen dari pegawai, Jakarta 2 pekan ke ajaran akan beroperasi dalam status meluluskan ASN 25 persen sesuai dengan peraturan Menpan RB, ” ujar Anies.

Namun patokan itu disebut Anies bisa dikesampingkan untuk sektor tertentu seperti kebencanaan dan penegakan hukum. Nantinya disebut Anies aturan yang lebih rinci tercantum dalam Peraturan Gubernur Bagian 88 Tahun 2020.

“Adapun para pimpinan berhak buat melakukan penyesuaian yang terkait dengan pelayanan publik yang mendasar dengan memang mengharuskan lebih dari 25 persen pegawai misalnya terkait dengan kebencanaan, terkait dengan penegakan lembaga, dan sektor-sektor lainnya, ” ucap Anies.

“Ada catatan di sini dalam seluruh kegiatan bila ditemukan kasus positif di dalam lokasi kegiatan-kegiatan ini maka segenap usaha dan kegiatan di kedudukan tersebut harus ditutup paling kurang 3 hari operasi, bukan cuma kantornya, tapi gedungnya semua kudu tutup selama 3 hari proses, ” imbuhnya.

(dhn/imk)