Rencana Komisi Kejaksaan Periksa Pinangki Terhenti Kewenangan

Jakarta

Jaksa Istimewa Muda Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung menyurati Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk tidak memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait skandal keterlibatannya dalam kasus Djoko Tjandra. Pihak Kejagung beralasan Jaksa Pinangki telah diperiksa pihkanya, sehingga tak menetapkan diperiksa Komjak.

Sebelumnya Komjak memanggil Jaksa Pinangki buat diperiksa. Namun dua kali pemanggilan oleh Komjak, Jaksa Pinangki tak hadir,

“Ya membentuk kami sudah panggil yang bersangkutan dua kali tidak datang, lalu ada surat dari Jamwas dan Jambin sebagai atasan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah diperiksa Pengawasan Jamwas jadi tidak perlu diperiksa Komjak lagi, ” ujar Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, masa dihubungi, Selasa (25/8/2020).

Barita menuturkan pihaknya telah meminta Informasi Hasil Pemeriksaan (LHP) Jaksa Pinangki dari Kejagung. Namun, Kejagung segar memberikan dua pekan kemudian. Komjak juga telah memeriksa LHP tersebut, termasuk dugaan keterlibatan pihak yang lain.

“Kami sudah mengantarkan laporan cepat, sesuai data tadi ke Bapak Presiden. Namun sebab masih berproses laporan lainnya, hendak kami sampaikan setiap progresnya, ” kata Barita.

Biar tak dapat memeriksa Jaksa Pinangki, Barita mengatakan pihaknya akan memantau proses penyidikan yang dilakukan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki. Sementara itu, Komjak juga akan kembali memanggil petinggi jaksa yang diduga menelepon Djoko Tjandra.

“Di saat yang sama oknum Jaksa P ditetapkan tersangka dan tepat penyidikan, kami pertanyakan ketika itu kenapa tidak langsung ditahan sedang satu hari dilakukan penahanan. Metode penyidikan Pidsus Kejagung sudah berjalan dan kami lakukan monitoring penanganannya serta supaya disidik tuntas tercatat siapa pihak lain yang berperan harus disidik secara tegas & benar, ” tegas Barita.

Tak hanya itu, Komjak juga menyarankan agar penyidikan kasus Jaksa Pinangki melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, lanjut Barita, publik perlu diyakinkan proses pemeriksaan ini berjalan transparan, objektif, serta akuntabel.

“Kami serupa menyarankan untuk menjaga public trust Kejaksaan supaya melibatkan lembaga penegak asas independen seperti KPK. Sebab yang disidik adalah jaksa sehingga jemaah perlu diyakinkan prosesnya berjalan terang, objektif, dan akuntabel, ” tutur Barita.

“Ini diperlukan agar publik yakin dan tak menduga yang macam-macam sehingga Kejaksaan akan menjadi lembaga yang dipercaya kredibilitasnya, ” sambung dia.