Kritis Corona, PBNU Minta Pemerintah-DPR Berhenti Pilkada 2020

Jakarta

Pemimpin Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menodong KPU dan DPR untuk memurukkan gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pasalnya, Saiq Aqil meilai Pilkada dapat memunculkan potensi kelompok massa meskipun protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Sidang Perwakilan Rakyat Republik Indonesia buat menunda pelaksanaan tahapan Pilkada berbarengan tahun 2020 hingga tahap kritis kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan dengan diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya, ” kata Aqil dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/9/2020).

PBNU meminta biar anggaran Pilkada 2020 direalokasikan buat penanganan krisis kesehatan di sedang pandemi virus Corona. Selain itu, sebut Aqil, anggaran Pilkada pun bisa digunakan untuk penguat jaring pengaman sosial.