Ketua Gugus Tugas Sebut Tes Swab di Puskesmas Seharusnya Gratis

Jakarta

Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan pemeriksaan tes swab di puskesmas seharusnya gratis. Ia meminta masyarakat melapor jika sedang ada pungutan yang dilakukan puskesmas.

“Yang di puskesmas seharusnya gratis karena reagen tersebut diberikan dari pusat, dari Kemenkes dan Satgas. Kemudian pemerintah daerah kabupaten kota juga ada yang menyelenggarakan reagen sendiri, ” kata pendahuluan Doni dalam YouTube BNPB Indonesia, Jumat (9/10/2020).

“Kalau toh mungkin masih ada pungutan-pungutan mohon kami bisa diinformasikan sehingga kami bisa mencarikan solusinya, bahara kepada masyarakat tidak boleh sungguh-sungguh berat apalagi untuk melakukan pemeriksaan spesimen, ” katanya.

Doni mengatakan bagi orang yang melaksanakan kontak erat dengan kasus membangun ketika di-tracing seharusnya gratis dan tidak boleh ada pemungutan. Doni meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya puskesmas yang memungut bea tes swab.

“Nanti kami perlu dilaporkan nanti saya perlu carikan solusinya sehingga kelompok tidak boleh terbebani dengan penyeliaan ini, ” ujarnya.

Sementara itu pemerintah telah menetapkan harga tes swab mandiri Rp 900 ribu. Tak hanya tersebut, Doni menyebut ada juga penelitian kontraktual, yang mana satgas bekerjasama dengan swasta misalnya bagi tenaga kesehatan biaya swab menjadi Rp 439 ribu.

“Artinya satgas bekerjasama dengan swasta buat melakukan pemeriksaan swab PCR terhadap kelompok tertentu misalnya dokter dan perawat, misalnya dokter dan pembela itu biayanya kalau nggak lupa Rp 439 ribu per 1 kali pemeriksaan spesimen, ” ujarnya.

Doni mengatakan negeri telah menyalurkan sejumlah mesin PCR ke sejumlah daerah. Awalnya mesin PCR hanya ada 1 lab. di Balitbangkes Kemenkes kemudian berantara saat ini sudah ada 374 laboratorium.

Sementara tersebut kemampuan testing per hari dengan semula 2. 000 meningkat menjelma 10 ribu-30 ribu, saat itu rata-rata sudah diatas 35 ribu dan pernah hampir mendekati 50 ribu spesimen yang diperiksa. Meski begitu dia mengakui pemeriksaan spesimen belum merata di Indonesia.

“Ada daerah dengan penguasaan yang sudah sesuai standar WHO 1 orang per 1000 penduduk untuk 1 minggu, Jakarta tercatat yang cukup tinggi angka pemeriksaan spesimennya, kita terus bergerak untuk bisa bergerak ke seluruh Nusantara, ” ujarnya.

(yld/bar)