Introduksi Kejagung soal Pengakuan Eks Jamintel Telepon Djoko Tjandra saat Target

Jakarta kacau

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak menampik mantan Jamintel Jan S Maringka dimintai keterangan oleh Komisi Kejaksaan terkait laporan NISTA mengenai dugaan telepon kepada Djoko Tjandra. Kejagung menyebut hal itu bukan pemeriksaan melainkan hanya konfirmasi dan koordinasi.

“Bukan diperiksa, tetapi melakukan koordinasi dan konfirmasi, ” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, saat dihubungi detikcom, Senin (7/9/2020).

Namun, Hari tidak menjelaskan materi yang disampaikan Jan Maringka saat mengantarkan keterangannya ke Komjak. Sementara tersebut, Maringka sendiri tidak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan soal itu.

Maringka saat ini menjabat sebagai Staf Ahli pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata & Tata Usaha Negara (Jamdatun) sesudah dirotasi selepas geger Djoko Tjandra meski Kejagung menepis rotasi tersebut berkaitan dengan Djoko Tjandra.

“Melalui Kapuspenkum (Kepala Was-was Penerangan Hukum) saja ya, satu pintu, ” kata Maringka masa dihubungi detikcom secara terpisah.

Sebelumnya, Komisi Kejaksaan (Komjak) ternyata sudah meminta keterangan Jan Samuel Maringka yang merupakan bekas Jaksa Agung Muda Bidang Polisi Kejaksaan Agung (Jamintel Kejagung). Taat Komjak, Maringka mengakui pernah menelepon Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra saat yang bersangkutan berkecukupan di luar negeri.

“Benar kami sudah minta informasi dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah menyampaikan keterangan keadaan Kamis (3/9) lalu, ” ujar Ketua Komjak Barita Simanjuntak kepada detikcom, Senin (7/9).

“Ada 2 kali (komunikasi telepon Maringka ke Djoko Tjandra) jika tidak salah tanggal 2 dan 4 Juli 2020, ” imbuh Barita.

Barita mengecap Maringka beralasan menelepon Djoko Tjandra berkaitan dengan operasi intelijen. Tetapi saat itu Djoko Tjandra statusnya dalam pencarian kejaksaan.

“Intinya adalah memang (telepon Maringka ke Djoko Tjandra) itu dilakukan dalam rangka operasi intelijen buat memerintahkan supaya oknum terpidana buron ketika itu Djoko Tjandra melaksanakan putusan pengadilan dan eksekusi, ” kata Maringka.

Dalam sisi lain mengenai peran Maringka sebelumnya sempat dilaporkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Komjak pada Selasa, 11 Agustus 2020. Era itu Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI meminta Komjak memeriksa penguasa tinggi Kejagung karena diduga menelepon Djoko Tjandra.

“Berkaitan dengan ada dugaan pejabat mulia di Kejaksaan Agung menghubungi Djoko Tjandra setelah tanggal 29 Juni 2020, artinya setelah Jaksa Gede melakukan pembongkaran Djoko Tjandra sudah masuk Indonesia itu tampaknya masih ada pejabat Kejaksaan Agung, penguasa tinggi melakukan komunikasi dengan Djoko Tjandra melalui telepon dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Nah ini saya laporkan, ” ujar Boyamin Saiman saat itu.

Namun Boyamin enggan membeberkan siapa petinggi kejaksaan yang dimaksudnya. Dia hanya meminta Komjak untuk mendalam menelusuri perihal pejabat tinggi itu.

(yld/dhn)