Cegah Corona di Pilkada, Mahfud Minta Pimpinan Parpol Kendalikan Pendukung

Jakarta

Sekjen-sekjen partai politik menimbrung rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 bersama Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud pun berpesan agar pimpinan parpol ikut membantu penerapan peraturan protokol kesehatan untuk mencegah penyaluran virus Corona (COVID-19) dalam pelaksanaan pilkada.

Rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar secara virtual bersama para sekjen parpol, Selasa (22/9/2020). Ikut ada dalam rapat, Ketua Bawaslu Abhan, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Sekjen PBB Afriansyah Nur, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wasekjen Hanura Tari Siwi Utami, Wasekjen NasDem Johnny Plate, Wasekjen Garuda Sulistianing Sasih, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Mahfud meminta agar para arahan parpol mengendalikan para pendukungnya, termasuk pengurus-pengurus di daerah, untuk tidak membuat kerumunan dalam setiap tingkatan pilkada. Suara pimpinan parpol, menurutnya, didengar oleh jajaran di daerah.

“Partai politik mempunyai posisi besar, sekjen maupun wakil sekjen partai politik itu mempunyai pengaruh besar bersuara dan bertanda tangan yang mengarahkan para pengurusnya, jalan daerah itu sangat akan didengarkan. Itulah sebabnya pada hari ini kita bertemu, ” kata Mahfud dalam rapat yang disiarkan dalam akun YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud menuturkan permintaan parpol ikut membantu pengendalian protokol kesehatan lebih dikhususkan pada sekjen dan pimpinan parpol. Sedangkan penegakan hukumnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Selain melalui lembaga-lembaga struktural yang telah disebutkan, kita serupa akan melalui infrastrukturnya, lebih istimewa yaitu kepada sekjen atau arahan partai politik untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin. & penegakan hukum maka di sini juga kita undang dari Polri, ” tuturnya.

Mahfud menyampaikan, penetapan pilkada pada 9 Desember 2020 merupakan sebuah komitmen bersama untuk tetap menerapkan peraturan protokol kesehatan. Dikatakan Mahfud, kejadian itu juga sesuai dengan Perintah Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin aturan kesehatan dalam pencegahan dan pengoperasian COVID-19.

“Yang diperhatikan sama, yaitu masifikasi terhadap COVID-19. Oleh sebab itu, sesudah diputuskan atau disepakati bahwa dilaksanakan pemilu pilkada serentak pada Desember. Tersebut sudah disepakati adalah bagaimana kita punya komitmen bersama untuk melaksanakan penegakan disiplin dan penegakan norma sesuai dengan Inpres Nomor enam Tahun 2020, ” jelas Mahfud.

Lebih lanjut Mahfud menegaskan pilkada akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Namun harus dibarengi dengan penerapan aturan kesehatan ketat dan penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan.

“Pilkada serentak tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum dengan tegas, ” tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memutuskan pelaksanaan Pilkada 2020 pasti digelar pada 9 Desember kelak, meski ada beberapa tokoh dan kalangan yang meminta agar pilkada ditunda mengingat pandemi Corona masih ada. Ada beberapa alasan yang membuat Jokowi memutuskan pilkada langgeng jalan terus, salah satunya merupakan mengenai hak konstitusi yang harus terjamin.

(elz/ear)