14 BUMN Mau Dibubarkan, Andre: Pedoman Jokowi Tak Ada PHK

Jakarta

Isu mengenai likuidasi ataupun pembubaran 14 BUMN mengemuka. Bagian Komisi VI DPR Andre Rosiade belum mendengar resmi informasi itu. Namun jika benar, dia mengingatkan Presiden memerintahkan tak ada PHK.

“Kami belum mengikuti di Komisi VI akan ada likuidasi 14 BUMN. Yang saya tahu masih dikaji, ” cakap Andre kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

“Yang kedua, tetap sesuai dengan arah kebijakan negeri, Presiden Jokowi, tidak ada PHK, karena ini situasi lagi COVID. Tentu sesuai arahan Presiden, kita tentu tidak ada PHK dalam lembaga pemerintah maupun BUMN, ” imbuhnya.

Andre menuturukan kalau yang saat ini sedang dikaji pemerintah adalah merger BUMN. Nantinya, pegawai BUMN yang dimerger hendak dipindahkan ke BUMN lainnya.

“Jadi BUMN itu mau dibentuk pengklasteran, akan ada koalisi, akan ada holding, itu iya, semua masih dalam bentuk kajian, belum ada keputusan apapun, ” terang Andre.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu menilai prematur jika ada pihak yang menyatakan akan ada likuidasi BUMN. Andre meminta para pejabat terkait tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan para pegawai BUMN.

“Tolong dong jangan bikin pernyataan-pernyataan yang akan bikin kisruh dan akan memberikan beban kepada pemerintah. Padahal, Menteri BUMN sekadar di rapat kami menyatakan tak akan ada PHK, semua masih dikaji, ” tegas Andre.

“Jangan pejabat itu menyerahkan beban lagi kepada pemerintah dengan sedang pusing ngadepin COVID. Oleh sebab itu hati-hati mengeluarkan pernyataan, ” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, tersedia 14 badan usaha milik negeri yang rencananya akan dilikuidasi pedengan dibubarkan oleh Kementerian BUMN mencuaikan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Jika hal itu dilakukan, bagaimana nasib pegawai dalam 14 BUMN tersebut?

Menurut Kepala Grup Komunikasi PT PPA Agus Widjaja, mau tidak mau maka pegawai di BUMN tersebut diberhentikan setelah dilakukan likuidasi.

“Sudah pasti (pegawainya diberhentikan), kalau misalnya dilikuidasi, tentu. Tapi kan kalau dikerjasamakan membangun masih tetap bisa bekerja, menjalankan asetnya gitu, ” kata Agus saat dihubungi detikcom, Selasa (29/9).

(zak/tor)